Putusan MK: Tidak Ada Kejanggalan dalam Penyaluran Bansos di Era Pemerintahan Jokowi

PAKAR BERITA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan tidak ditemukan kejanggalan dalam penyaluran bantuan sosial (BANSO) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan tersebut dibacakan Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam putusannya, Senin (22/4/2024) dalam sidang perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang disiarkan melalui streaming.

Menanggapi dalil kubu Anis Baswedan dan Ganjar Pranovo terkait dugaan penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik menjelang Pilpres 2024, Arsul mengatakan MK tidak menemukan bukti atau kejanggalan yang mendukung klaim tersebut.

Baca Juga: Timnas Indonesia Tembus 8 Besar Piala Asia U23, Eric Thohir: Target Selanjutnya Lolos Olimpiade!

Arsul menegaskan, pelaksanaan anggaran bansos diatur secara jelas baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pertanggungjawabannya.

Lebih lanjut, pelaksanaan bantuan sosial yang disalurkan secara langsung atau secara roundtable dan langsung disalurkan oleh Presiden dan para menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang diatur penggunaan dan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga menyoroti kurangnya bukti yang cukup dari pihak pemohon.

Baca juga: Nathan Tjo Kembali ke Klubnya Usai Antar Timnas Indonesia ke Perempat Final Piala Asia U23 2024

Hal ini mencakup hasil survei dan keterangan ahli, yang gagal meyakinkan hakim bahwa terdapat hubungan positif yang nyata antara bantuan sosial dan dukungan pemilih.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi isu penting untuk menjaga integritas dan transparansi penyaluran bantuan sosial di Indonesia, terutama dalam konteks politik yang sensitif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *