Terkait Dalil Tak Netral Salah Satu Penjabat Pemerimtah Daerah, MK Sebut Tidak Menemukan Bukti Pelanggaran

JAKARTA, Suaramdeka.com – Mahkamah Kehakiman (MK) menyelesaikan sejumlah perselisihan dalam putusan Pilpres 2024 yang digelar pada Senin (22/4/2024).

Dari sudut pandang PAKAR BERITA, salah satu dalil 01 Anis-Muhaimin adalah pejabat publik akan terpilih pada 2024.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Folk mendalilkan pejabat pemerintah daerah yang disebut-sebut berada di kubu suara melanggar aturan kampanye karena meminta memilih 02 Provo-Gibran dan mengenakan pakaian berwarna biru.

Baca Juga: Siapa Bilang Kunci Motor Kanan Tidak Bisa Dicuri, Yang Terjadi di Medan Bisa Saja

Dalam konteks itu, Daniel menegaskan, tidak ada bukti adanya pelanggaran yang dilakukan aparat yang mengutip laporan Bawaslu.

Lebih lanjut Danieli menegaskan, hal tersebut tidak bisa dibuktikan sebagai pelanggaran hukum dan merupakan adat atau penghormatan yang diberikan pemerintah daerah kepada setiap sesepuh yang datang ke daerahnya.

Tak hanya itu, hal senada juga diutarakan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan Kelompok Anggota Dewan 01 terkait pelanggaran terhadap keputusan yang diambil ASN terkait Pilpres yang mendukung pengembangan IKN.

Baca Juga: Eksklusif! Sukoharjo ternyata punya lebih dari 5 nama populer, salah satunya Girls City

Selain itu, Bupati salah satu kabupaten juga berpendapat bahwa ia telah menginstruksikan para guru untuk memenangkan kelompok 02 dengan mendorong mereka untuk memenangkan kelompok 02.

Terkait banyaknya permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi Agung menyebut permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *